Bengkulu Tengah, MC Benteng - Komisi Informasi Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan melalui Keterbukaan Informasi Publik, yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik serta Pembagian Form Self Assessment Questionnaire (SAQ) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Adeeva Bengkulu, Rabu (12/8/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, serta Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Manager Humas Bank Indonesia Provinsi Bengkulu.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, disampaikan pula materi mengenai pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026, termasuk pembagian Form SAQ 2026 sebagai salah satu instrumen dalam proses penilaian keterbukaan informasi badan publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui kegiatan ini, badan publik diharapkan semakin memahami kewajiban dalam menyediakan dan menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, sosialisasi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi serta pemahaman para peserta mengenai peran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan badan publik diharapkan dapat terus diperkuat dalam rangka menciptakan ekosistem keterbukaan informasi yang semakin baik serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan berkualitas di Provinsi Bengkulu.