Bengkulu – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP), Dina Betrasari, S.E., menghadiri pelantikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu periode 2026–2029. sebagai wujud dukungan terhadap penguatan ekosistem penyiaran yang beretika, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Pelantikan berlangsung di Aula Gedung Pola Merah Putih dan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, pada Kamis (12/02/2026). 

Sebanyak tujuh komisioner KPID Provinsi Bengkulu resmi dilantik untuk masa jabatan 2026–2029, yakni Amrozi, Halid Syaifullah, Henny Sulistiawati, Muhammad Misbach, Herdyan Adi Kusuma, Riski Valentika, dan Tedi Cahyono. Para komisioner tersebut terpilih melalui proses seleksi berlapis yang mencakup tahapan administrasi, uji kompetensi, serta wawancara. 

Dalam sambutannya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan harapannya agar KPID periode ini mampu membawa semangat baru dalam dunia penyiaran daerah. 

“Kami berharap para komisioner KPID yang baru dilantik dapat membangun iklim penyiaran yang sehat, berkualitas, serta berpihak pada kepentingan publik. Latar belakang pengalaman yang beragam menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Herwan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alessa, menegaskan pentingnya sinergi antara KPID dan Diskominfotik di seluruh tingkatan pemerintahan. 

“Diskominfotik dan KPID memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan informasi yang beredar di masyarakat bersifat edukatif, tidak menyesatkan, dan sesuai regulasi. Ke depan, koordinasi dan kolaborasi, khususnya dalam komunikasi publik dan literasi media, harus terus diperkuat,” ungkap Nelly. 

Melalui kehadiran Diskominfotik Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan KPID dalam mendukung penyiaran yang sehat serta pengelolaan informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab.